Menu

MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

0 Comments

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Tugor Sam
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 21 August 2010
Pages: 152
PDF File Size: 20.66 Mb
ePub File Size: 14.46 Mb
ISBN: 604-4-58955-420-1
Downloads: 84959
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktigar

Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan membantu Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan dan mengembangkan program JKA sehingga dapat meningkatkan kualitas capaian program.

Secara khusus penelitian ini memperoleh hasil: Untuk itu, akan diaplikasikan metodologi penelitian hukum dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif, yuridis komparatif, dan yuridis sosiologis. Model pemungutan iuran asuransi kepada peserta yang wajib bayar karena bukan penerima bantuan iuran dapat ditetapkan dengan mengkombinasikan berbagai program jaminan sosial kesehatan nasional yang ada dengan menetapkan dalam regulasi daerah berbentuk Peraturan Gubernur.

Masyarakat pada umumnya menaruh harapan yang besar terhadap JKA. Selanjutnya, perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan kewenangan Pemerintah Aceh yang ada dalam penyelenggaraan JKA menuju penyelenggaraan jaminan kesehatan dasar yang berkualitas untuk seluruh penduduk Aceh. Perlu adanya tindak lanjut pengaturan JKA tentang peserta, jumlah iuran, dan cara pemungutan iuran dalam bentuk peraturan gubernur. Perlu adanya perbaikan layanan peserta pada setiap tingkatan layanan kesehatan.

In long term, this research is aimed at helping Aceh Government in preparing and developing JKA program, so that it can enhance the quality of program achievements. In particular, this research provides finding: For this purposes, legal research methodology was applied by combining normative-legal research, comperative-legal research and socio-legal research approaches. An alternative models for compulsory premium collection can be obtained through combaining various existing national health social security programs which can be adopted through enacting a govenortorial decree.

The administration in providing JKA and the establishment of a local specific body for that purpose should be integrated to national social security system.

It is recommended to furthur regulate JKA on beneficiary, premium, and methods of collection payment in form of a governotorial decree. It is also recommended to increase the quality invarious level of health services.

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang yang pemenuhannya dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanannya terutama dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, swasta dan masyarakat dalam pembiayaannya. Salah satu metode pembiayaan jaminan sosial adalah dengan melibatkan peserta sendiri, melalui kewajiban pembayaran iuran disebut asuransi sosial.

Jenis program jaminan yang palinng tua dan penting adalah jaminan sosial kesehatan. Di provinsi Aceh dilihat dari jumlah peserta yang belum mendapatkan perlindungan terdapat lebih dari 1 satu juta orang sementara yang lain telah mendapatkan perlindungan secara nasional antara lain melalui jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas.

Pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: Bagaimana alternatif model pemungutan iuran asuransi program JKA kepada peserta yang wajib bayar dalam perbandingannya dengan berbagai program asuransi sosial kesehatan nasional yang ada Askes, Jamsostek, dan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan? Bagaimana kesiapan masyarakat dan pihak terkait di daerah dalam menyambut pelaksanaan program JKA, terutama berkaitan dengan pemanfaatan program.

Pengertian jaminan sosial social security lebih luas dari pada asuransi sosial social insurance. Jaminan sosial meliputi baik asuransi sosial maupun jaminan sosial lainnya yang tidak menerapkan metode asuransi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, asuransi sosial merupakan salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial.

Dalam asuransi sosial berbeda dengan jaminan sosial cara lain, terdapat penekanan pada partisipasi peserta calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan jaminan sosial daripada penonjolan tanggung jawab Negara untuk menyelenggarakannya.

Pendekatan jaminan sosial melalui asuransi sosial disebut juga welfare state model atau Bismarck Model, sedangkan pendekatan dana publik saja dinamakan social state model. Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia. Selanjutnnya disebutkan bahwa penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi dan prisip ekuitas. Jadi dalam jaminan sosial kesehatan ini UUSJSN mengadopsi asuransi sosial, walaupun ada bagi peserta tertentu yang masih miskin, iuranya dibayar oleh Negara yang tentunya dari sumber dana publik.

Pasal 31 Prarancangan Qanun Aceh tentang Kesehatan menentukan bahwa iuran untuk tiga tahun pertama dibayar oleh Pemerintah Aceh, seterusnya setiap penduduk yang bekerja mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi wajib membayar sebagian atau seluruhnya nilai iuran. Pembayaran oleh Pemerintah Aceh dalam 3 tiga tahun tersebut sama juga dengan yang diterapkan pemerintah dalam jamkesmas dengan sumber danan APBN.

  LCX244 DATASHEET PDF

Untuk dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan lembaga atau badan penyelenggara yang memiliki tugas khusus untuk itu. Persoalan yang timbul kemudian adalah tentang cakupan kewenangan daerah dalam mendirikan badan demikian sehubungan dengan adanya badan ditingkat nasional tersebut.

Ada juga Negara lain seperi RRC, beberapa kotamadya sedang mengupayakan sistem jaminan sosial kesehatan.

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan asuransi kesehatan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh peserta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Francis T. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan layanan kesehatan di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya tergolong lamban. Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh. Yang menjadi informan dan responden sampel jajkesmas tahun ke dua adalah sebagai berikut. Dengan demikian jumlah keseluruhan informan dan responden sampel penelitian tahun kedua adalah berjumlah orang.

Metode Pendekatan mannlak Pengumpulan Data.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Penelitian ini akan mengkombinasikan pendekatan penelitian hukum normatif, komparatif, dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menjawab semua jamkezmas penelitian yang ada, pendekatan yuridis komparatif secara khusus digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian kedua, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis terutama digunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga di atas.

Data kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dikumpulkan dengan menggunakan sumber dokumentasi hukum, baik yang tercetak maupun yang elektronik. Data empirik akan diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara dengan informan dan responden sampel penelitian. Khusus untuk jamkesmae peneliti akan mempersiapkan pedoman wawancara. Pengolahan dan Analisis Data.

Seluruh data yang terkumpul akan dipilah berdasarkan pokok permasalahan atau pertanyaan penelitian yang akan diberikan jawabannya. Bahan hukum tertulis dan hasil penyebaran kuisioner dan wawancara lapangan akan diinterpretasikan, dianalisis, dan disajikan secara kualitatif. jakmesmas

Data kuantitatif akan ditampilkan dalam bentuk angka, janlak, dan tabel. Sumber Hukum dan Pokok Pengatura n. Dengan demikian, UUPA merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik sebagai buah dari upaya perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat.

UUPA inilah yang merupakan dasar hukum utama otonomi khusus Aceh di bidang kesehatan yang berlaku sekarang. Salah satu ciri dari asuransi demikian adalah adanya kewajiban pembayaran premi iuran dari pemegang polis tertanggungwalaupun sebagian peserta yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Pada tahapan awal pelaksanaan sekarang ini seluruh pembiayaan sebagai premi tersebut dibayar oleh Pemerintah Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Balanja Aceh APBAyang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 QAK tersebut penting untuk menjamin keberlangsungan sustainability ketersediaan dana daerah untuk pembiayaan kesehatan, termasuk JKA. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia HAM yang juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan terkait, baik secara nasional maupun secara internasional universal.

Hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip asuransi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana telah diuraikan. Namun, Pasal 19 ayat 3 mengecualikan fakir miskin dari kewajiban kontribusi tersebut. Pasal 19 ayat 4 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Gubernur selanjutnya disingkat Pergub. Ketentuan Pasal 43 Mnlak memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan JKA terkait dengan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakannya, melaksanakan program, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan perlunya pengaturan tindak lanjut dalam Pergub.

Pelaksanaan jakesmas sekarang ini adalah Pemerintah Aceh, karena belum ada ketetapan apakah akan dibentuk suatu badan khusus untuk itu yang kewenangannya sudah berada di tangan pemerintah daerah sesuai putusan MK RI, sebagai alternatif ke depan, yang pelu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang kelayakannya dengan memperhitungkan untung ruginya dari berbagai sudut pandang yang mmanlak.

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program JKA tersebut telah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 3 tersebut. Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan PT Askes Persero. Dari aspek hukum, salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini adalah belum adanya ketentuan tindak lanjut pengaturan penyelenggaraan JKA ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana ditetapkan Pasal 43 ayat 3. Hal ini dapat menimbulkan ketidaklengkapan dan ketidakpastian hukum di dalam implementasi di lapangan.

Penyiapan pergub dimaksud hendaknya mempertimbangkan aspek sinkronisasi dan harmonisasinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di sinilah letak pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang ada di daerah dengan di pusat.

  ALBASTRU NEMARGINIT APROAPE TRANSPARENT RYU MURAKAMI PDF

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Kondisi jwmkesmas belum sepenuhnya sinkronisasi dan harmonisasi tersebut terwujud sehingga dapat menimbulkan kurang efesien dan efektifnya pencapaian tujuan program.

JKA diatur dalam QAK, yang memerlukan ketentuan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan dalam bentuk Pergub. Walaupun kedua program kesehatan tersebut serupa, tetapi memiliki sasaran penerima manfaat yang berbeda. Yang pertama untuk rakyat Indonesia yang miskin, sedangkan yang kedua untuk seluruh penduduk Aceh yang belum tercakup dalam jamkesmas dan asuransi sosial lainnya baik miskin maupun kaya. Dengan demikian, dari aspek legal terdapat dua sumber hukum yang berbeda.

Akibatnya dalam hal tertentu dapat jamkesmss pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif. Hal ini misalnya dalam penyelenggaraan memerlukan tim pelaksana yang berbeda dalam berbagai tingkatannya sehingga dapat menambah jumlah honorarium yang harus disediakan, yang tidak perlu terjadi apabila tim-tim tersebut berada dibawah satu jalur saja.

Di samping itu, mannlak dapat namkesmas kesan diskriminasi dalam penentuan standar jenis pelayanan dan obat, dan juga jumlah honorarium petugas yang terlibat di dalam berbagai kegiatan terkait yang serupa. Hal ini disebabkan pengaturan tentang standar dan jenis pelayanan obat tersebut diatur di dalam ketentuan yang berbeda. Hal demikian perlu dicegah melalui upaya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut untuk diintegrasikan dalam satu payung di bawah SJSN.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan dengan menciptakan ketentuan tentang standar minimum jaminan sosial secara nasional. Penentuan standar minimum ini berlaku untuk semua daerah dan merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Dalam pengaturan ini hendaknya pemerintah 20011 berpedoman pada standar minimum jaminan kesehatan sosial secara internasional dan melihat pengalaman negara-negara lain yang sudah berhasil di dalam pelaksanaannya.

Sedangkan daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dapat menetapkan standarnya sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari standar minimum nasional tersebut. Daerah boleh menetapkan standar yang lebih tinggi daripada standar nasional apabila memiliki sumber daya dan dana yang cukup untuk itu.

Sebagai contoh dalam mengatasi kekurangan yang ada pada program nasional seperti jamkesmas dapat ditutupi atau ditambah dengan program tambahan daerah dalam suatu integrasi yang harmonis. Hal ini sudah mulai diperkenalkan di dalam pelaksanaan program JKA.

Alternatif lainnya ke depan dapat juga program nasional dijadikan tugas pembantuan kepada daerah, dengan penyelenggaran di daerah, sementara sumber pendanaan berasal dari pusat. Hal ini akan lebih memudahkan integrasi tersebut dan lebih pro pada otonomi daerah dan tentunya juga otonomi khusus Aceh sejalan dengan UUPA. Sebagai bandingan di negara asal konsep asuransi sosial yaitu Jerman, pelaksanaan jaminan kesehatan sosial memang lebih bersifat desentralisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat, dengan melaksanakan sistem partisipasi yang baik diantara pusat pelayanan kesehatan yang terlibat menuju pada peningkatan kualitas dan pemenuhan secara maksimal kebutuhan pasien.

Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu diintegrasikan di bawah satu sistem. Pemerintah pusat misalnya melakukan pendanaan jamkesmas. Pemerintah Aceh menyelenggarakan pembiayaan kesehatan JKA. Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program JKA terletak pada kepastian akan keberlanjutan pendanaannya karena harus dinegosiasikan Pemerintah Aceh dengan DPRA setiap tahun untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Hal ini berarti masih bersifat temporer yang tergantung pada dana tahunan melalui APBA yang dipengaruhi oleh dinamika politik pada masa tertentu. Pendanaan melalui metode asuransi bersifat tetap yang dapat mempertahankan keberlanjutan program melalui iuran peserta dan kontribusi pemerintah yang sifatnya tetap.

Integrasi Program antara Pusat dan Daerah. Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain manlao berikut: Oleh karena JKA dan jamkesmas masih menggunakan standar pelayanan dan obet yang berbeda menimbulkan jumlah alokasi dana yang berbeda untuk pelayanan dan obat tertentu sehingga dapat menimbulkan kesan adanya diskriminasi kepada peserta JKA dan peserta Jamkesmas di dalam praktek.

Secara umum standar pelayanan dan obat JKA mamkesmas baik daripada Jamkesmas dan ini menimbulkan perbedaan jumlah pembayaran, karena terdapat 2 dua pedoman pelayanan dan tarif biaya.